Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan kepemerintahan. Ada tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari government ke arah governance, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (civil society); maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan kepemerintahan yang baik (good governance) Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Dalam hal ini adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparasi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, sipermasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Syarat bagi terciptanya good governance, yang merupakan prinsip dasar, meliputi; partisipatoris, ruole of law (penegakan hukum), transparansi, responsiveness (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektifitas, dan akkuntabilitas. Pembahasan dalam buku ini terdiri dari : (1) Birokrasi dalam Kerangka Reformasi; (2) Kebijakan Publik dan Akuntabilitas Administrasi; (3) Sistem Administrasi Publik Indonesia ; dan (4) Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance.