Ada dua perubahan besar yang terjadi di Indonesia pasca-Reformasi yang berimplikasi secara langsung terhadap Peradilan Tata Usaha Negara: pertama, pada bidang ketatanegaraan, terwujudnya tatanan demokrasi yang lebih baik, sehingga dimungkinkan pengejawantahan aspirasi-suara rakyat, antara lain melalui legislasi berbagai undang-undang yang berimplikasi langsung terhadap Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, perubahan yang terjadi akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, yang mengakibatkan makin besarnya harapan (sekaligus kontrol) oleh publik terhadap kinerja Peradilan Tata Usaha Negaradalam mewujudkan access to justice melalui penanganan perkara yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Senada dengan kedua perubahan besar tersebut, buku ini terdiri atas tulisan hukum yang berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi dan tulisan yang berkaitan dengan Peradilan Elektronik (e-Court) pada Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap tulisan pada buku ini terdiri atas beberapa isu hukum, yang kesemuanya akan dibahas dan selanjutnya dipreskripsikan pada setiap akhir tulisan.