uku ini berisi tentang karakteristik penyelesaian sengketa pajak melalui mediasi, prinsip hukum yang dapat digunakan dalam konstruksi pengaturan mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, dan konstruksi pengaturan norma mediasi di dalam UU KUP sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah pendekatan perbandingan, yaitu komparasi mikro dalam rangka membandingkan isi regulasi pada negara lain hanya dibatasi pada prinsip yang melandasi penggunaan mdiasi dan prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa pajak. Contoh negara yang pernah melakukan metode ini adalah United Kingdom, Bangladesh dan Australia. Sedangkan Indonesia dibandingkan dengan negara tersebut, sistem hukum, ekonomi dan kebudayaannya sangatlah berbeda. Namun, konsep pengaturan pajak dan sengketa pajak memiliki persamaan. Tidak menutup kemungkinan, Indonesia juga dapat menyususn regulasi penyelesaian sengketa pajak melalui mediasi.