Tidak sedikit peraturan daerah yang disusun secara tidak responsif dan partisipatif. Akibatnya, pelaksanaan peraturan daerah tidak maksimal, lantaran tak sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Selain karena pragmatisme pembentuk kebijakan, situasi ini juga sedikit banyak dipengaruhi oleh minimnya kapasitas yang dimiliki dalam penyusunan draft peraturan daerah. Di sisi lain, juga belum banyak literatur yang menunjang pembentukan daerah yang responsif dan partisipatif. Buku ini hadir untuk mengisi kekosongan itu. Dalam buku ini, dibahas fondasi ilmu hukum perundang-undangan; bagaimana agar sebuah hukum berlaku dan bekerja secara legitimate dan efektif: teori-teori partisipasi masyarakat; pilihan metode untuk membuat peraturan daerah responsif; hingga pedoman teknisnya. Selain patut dikaji oleh akademisi hukum tata negara, ilmu perundang-undangan. kebijakan publik, dan otonomi daerah, buku ini patut dibaca oleh siapapun praktisi dan masyarakat umum yang menghendaki agar peraturan daerah benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.