Buku ini mengulas perangkat hukum dalam memberantas korupsi yang bersumber pada UU No.31/1999 yang diubah dengan UU No.20/2001. Setiap tindak pidana korupsi dan hukum pidana formalnya diulas dengan pendekatan teoretik (doktrin hukum), yuridik dan empirik (praktik hukum dan yurisprudensi). Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya UU N0. 3/1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata tidak mampu memberantas korupsi di Indonesia. Orde Reformasi tampaknya sama dengan Orde Baru tidak bisa berbuat banyak memberantas korupsi. Setiap orde selalu berlindung pada alasan klasik pada perangkat hukumnya yang tidak cukup sempurna. Pernyataan tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidakmampuan pemerintah memberantas korupsi. Oleh karena itu, dalam tahun 1999 diundangkanlah UU No. 31/1999, yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 20/2001, sebagai pengganti UU No. 3/1971. Pada tanggal 27-12-2002 dikeluarkan UU N0. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) suatu lembaga independen yang diharapkan berperan besar dalam pemberantasan korupsi. Disusul kemudian dengan UU N0. 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hubungannya dengan korupsi diperlukan juga syarat tingginya kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum ini juga sekaligus merupakan tujuan dari penegakan hukum pidana korupsi.